Sepekan isu nuklir: 26 Oktober hingga 1 November 2026

Berkas nuklir Iran di Dewan Keamanan

Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pada 27 Oktober bahwa badan itu tidak melihat aktivitas apa pun sejak Juni 2025 untuk memperbaiki fasilitas yang rusak akibat serangan terhadap Iran pada 2025 dan 2026, dan bahwa Iran belum memberikan informasi serta akses yang diperlukan untuk memverifikasi bahan nuklir yang dideklarasikannya, termasuk 440 kg uranium berpengayaan tinggi, lapor The New Arab. Pengarahan itu menyusul keputusan Dewan Gubernur IAEA pada 9 September yang merujuk kasus Iran ke Dewan Keamanan. Dalam sidang yang sama, utusan Rusia Vassily Nebenzia dan utusan Tiongkok Fu Cong menyatakan Resolusi 2231 telah berakhir pada Oktober 2025 dan Dewan Keamanan tidak punya dasar untuk terus membahas berkas tersebut, menurut WANA dan Press TV. Pada 28 Oktober, kantor berita Iran ISNA mengutip utusan Rusia di Wina, Mikhail Ulyanov, yang mengatakan diperlukan jaminan agar tidak ada lagi serangan terhadap situs nuklir Iran, tuntutan yang sudah pernah ia sampaikan sebelumnya.

Tekanan dan mediasi antara Washington dan Teheran

The Wall Street Journal melaporkan pada 27 Oktober bahwa AS telah meminta sejumlah negara Arab Teluk bersiap menghadapi kemungkinan kampanye militer singkat namun intensif terhadap Iran setelah pemilu paruh waktu 3 November, dengan target potensial yang dilaporkan mencakup fasilitas nuklir; surat kabar itu menyebut Presiden Trump belum mengambil keputusan final. Stasiun televisi Israel N12 melaporkan pada 28 Oktober, mengutip sumber-sumber diplomatik, bahwa Washington memberi tahu para pejabat Iran bahwa serangan akan dilancarkan kecuali Teheran menyerahkan uranium berpengayaan tingginya ke AS, menghentikan serangan di kawasan, dan membuka kembali Selat Hormuz. Pemerintah AS belum mengonfirmasi laporan tersebut. Dalam kampanye di Lubbock, Texas, pada 27 Oktober, Trump mengatakan para pemimpin Iran "sepenuhnya paham bahwa mereka tidak akan pernah memiliki senjata nuklir", menurut transkrip Roll Call Factbase.

Di jalur diplomasi, Reuters melaporkan para mediator Qatar menyampaikan rancangan kesepakatan di Teheran pada 25 Oktober. Seorang pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters pada 28 Oktober bahwa gagasan Doha "tidak dapat diterima" dan bahwa kebijakan Iran untuk tidak memberi kelonggaran dalam isu nuklir tidak berubah. The Guardian melaporkan negara-negara Teluk tengah menyusun rencana multibagian, dengan para diplomat Eropa menyebut diterimanya kembali inspektur PBB ke situs-situs Iran yang dibom sebagai syarat minimum AS. Pada 31 Oktober, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mengatakan kepada Al Jazeera bahwa delegasi Iran berada di Doha, bahwa Teheran telah mempelajari surat dari Wakil Presiden AS JD Vance, dan bahwa upaya AS membuka dialog merupakan "langkah positif". Ia menyatakan belum ada pertemuan dengan pejabat AS yang direncanakan untuk saat ini.

Perdebatan di Teheran soal doktrin dan NPT

Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, mengatakan kepada televisi pemerintah pada 31 Oktober bahwa perdebatan tengah berlangsung mengenai apakah Iran harus mempertahankan doktrin nuklirnya jika perang kembali pecah, tetapi belum ada keputusan baru yang diambil, menurut laporan Press TV dan Reuters. Pada 1 November, mantan menteri luar negeri Manouchehr Mottaki, yang kini menjadi anggota parlemen, mengatakan parlemen akan memberikan suara bulat untuk meninjau kembali keanggotaan dalam NPT jika diminta, sambil menegaskan keputusan berada di tangan Pemimpin Tertinggi, lapor Mehr. Rancangan undang-undang penarikan diri telah berada di tangan pimpinan parlemen sejak September. Iran International melaporkan bahwa kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC menyebarkan wawancara jalanan yang menggambarkan bom nuklir sebagai tuntutan rakyat, dan menilai wawancara itu tidak memberikan ukuran opini publik yang dapat diandalkan.

Di bidang program sipil, juru bicara AEOI Behrouz Kamalvandi mengatakan pada 28 Oktober bahwa Iran tengah merampungkan protokol dengan Rusia untuk bersama-sama membangun reaktor modular kecil. Kepala Rosatom Alexei Likhachev menyatakan jumlah staf di Bushehr akan mencapai 200 orang pada November, naik dari 135 yang dilaporkan pada 12 Oktober.

Peluncuran rudal dan Semenanjung Korea

Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pada 28 Oktober bahwa kapal selam kelas Borei-A Generalissimus Suvorov menembakkan rudal Bulava dari posisi menyelam di Laut Okhotsk ke arah lapangan uji Chizha di wilayah Arkhangelsk, sebagai latihan terencana. Pada 29 Oktober, Kepala Staf Gabungan Korea Selatan menyatakan Korea Utara menembakkan sekitar 10 rudal balistik jarak pendek dari kawasan Wonsan yang terbang sejauh sekitar 250 km, lapor NBC News. Jepang menyatakan rudal-rudal itu tampaknya tidak jatuh di zona ekonomi eksklusifnya. USNI News memberitakan kedua peluncuran tersebut.

• Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada 10 orang dan satu entitas yang berbasis di Rusia pada 28 Oktober terkait skema pekerja TI Korea Utara yang disebutnya mendanai program persenjataan.
• Kim Jong Un memerintahkan para komandan kompi angkatan darat untuk mengintensifkan latihan demi kesiapan perang, lapor KCNA; laporan itu tidak menyinggung senjata nuklir.
• Howitzer Korea Utara terpotret di dekat DMZ; Kepala Staf Gabungan Seoul menyebutnya sebagai sistem lama.
• Menteri Luar Negeri Swiss Ignazio Cassis dijadwalkan mengunjungi Pyongyang pada 29 dan 30 Oktober untuk membuka kembali kantor perwakilan Swiss.

Zaporizhzhia, kekuatan penangkal dan diplomasi perlucutan senjata

IAEA menyatakan pada 29 Oktober bahwa seorang pegawai PLTN Zaporizhzhia tewas dalam serangan drone pada hari itu, menurut Reuters sebagaimana dikutip Biztoc. Di tempat lain, tiga dari empat kapal selam kelas Vanguard milik Inggris dilaporkan berada di laut secara bersamaan, yang menurut Navy Lookout tidak menandakan perubahan postur; Angkatan Udara AS memberikan kontrak senilai 694 juta dolar AS kepada Lockheed Martin untuk memproduksi rudal hipersonik ARRW; dan NNSA menggelar latihan rutin deteksi radiasi di atas kawasan barat laut Las Vegas. Di PBB, Komite Pertama mengadopsi resolusi penghapusan senjata nuklir yang dipelopori Jepang dengan 150 suara setuju, 7 menolak, dan 25 abstain, lapor The Japan Times, dan Kazakhstan mengusulkan koordinasi yang lebih erat antarzona bebas senjata nuklir. Pejabat pengendalian senjata Tiongkok Dai Huaicheng mengatakan kepada TASS bahwa plutonium terpisah milik Jepang secara teoretis dapat memasok beberapa ribu hulu ledak.